logo web3

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB

Written by Super User on . Hits: 308

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA

  1. Tugas Pokok/Kewenangan :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

  1. Perkawinan (22 Jenis Perkara), Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali
  2. Ekonomi Syari’ah ( 11 Jenis Perkara): Bank syari’ah, Bisnis syari’ah, Asuransi syari’ah, Sekuritas syari’ah, Pegadaian syari’ah, Reasuransi syari’ah, Reksadana syari’ah, Pembiayaan syari’ah, Lembaga keuangan mikro syari’ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah.
  3. Waris: Gugat waris dan Penetapan ahli waris.
  4. Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dan lain-lain.

     (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dll).

  1. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
  2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
  3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
  4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
  5. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Agar tujuan bersama dapat dicapai maka masing-masing individu anggota organisasi telah ditetapkan oleh otoritas yg berwenang  tupoksi masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam job description. Untuk mensinergikan antar job dibuat bagan/struktur organisasi yang menentukan garis komando dan pertanggungjawaban, baik struktural maupun fungsional.

Berdasarkan UU 7/1989 sebagaimana telah diperbarui dengan UU 50/2009 ttg Peradilan Agama jo lampiran Perma No. 7/2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan, maka bagan/struktur Pengadilan Agama Kelas I B  sebagai berikut:

  1. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Polewali terdiri dari:

  1. Ketua Pengadilan Agama
  2. Wakil Ketua Pengadilan Agama
  3. Hakim
  4. Sekretaris
    1. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
    2. Kasubbag Umum dan Keuangan
    3. Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
    4. Pranata Komputer
    5. Pustakawan
    6. Arsiparis
    7. Bendahara
    8. Panitera
      1. Panmud Permohonan
      2. Panmud Gugatan
      3. Panmud Hukum
      4. Panitera Pengganti
      5. Jurusita
      6. Jurusita Pengganti
      7. Pranata Peradilan

Dari tupoksi hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan maka dapat dipahami bahwa jantung pengadilan adalah hakim. (Waka MA Non Yudisial: Hakim tidak terikat jam kerja)

Dari Tupoksi dibuat Job Discription untuk masing-masing pegawai dan SKP dan supaya terkoordinasi dengan alur yang jelas dan waktu yang terukur disusun SOP untuk setiap tahap dalam proses pelayanan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Luwuk

Jl. Kompleks Perkantoran Bukit Halimun Luwuk-Sulawesi Tengah

Telp: 0461-3128020
Fax: -

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.