pa luwuk logo

  

Ketua MA: Mahkamah Agung RI Telah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Transnasional || 20-11-2020

Written by pa.luwuk on .

Written by pa.luwuk on . Hits: 13

KETUA MA: MAHKAMAH AGUNG RI TELAH FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH TRANSNASIONAL

KETUA MA: MAHKAMAH AGUNG RI TELAH FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH TRANSNASIONAL

Jakarta – Humas: “Dengan bangga saya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan dan memulai langkah-langkah penting dalam memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebagaimana diketahui bahwa pada 2018, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi E-Court (pengadilan elektronik). Tujuan pembuatan E Court ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.”

Demikian ungkap Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, saat menyampaikan Pidato Utama secara virtual pada acara Konferensi Internasional di Bidang Hukum terkait Hukum dan Kebijakan Masalah Transnasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, pada pada Kamis (19/11).

Lebih lanjut, Syarifuddin mengatakan bahwa setahun setelahnya, E-Court kini telah berkembang menjadi  e-litigation (litigasi elektronik).  Jika sebelumnya E-Court hanya memfasilitasi  tiga jenis layanan berbasis elektronik yaitu e-filling (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran secara elektronik), dan e-summon (pemanggilan secara elektronik).  Maka dengan adanya E-Litigation, aplikasi ini memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam pengiriman jawaban, balasan, tanggapan, dan bukti secara elektronik.

“Penerapan E-Litigasi telah secara signifikan meningkatkan presentasi keadilan Indonesia menuju keadilan modern berbasis teknologi informasi dan diantisipasi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah transnasional,” kata Syarifuddin di hadapan para peserta yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa fakultas hukum dari berbagai negara.

MASALAH HUKUM DAN KEBIJAKAN TRANSNASIONAL

Terkait hukum transnasional, Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut menyampaikan bahwa isu transnasional memiliki beberapa tantangan di antaranya adalah:

Pertama, tantangan kerja sama ekonomi. Pria asal Baturaja tersebut mengatakan bahwa selama situasi pandemi, perlu dibahas kebijakan yang dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Forum ini juga penting untuk membahas instrumen hukum untuk kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional.

Yang kedua adalah tantangan kejahatan siber transnasional. Forum internasional ini, Syarifuddin mengatakan perlu membahas kebijakan program pencegahan yang efektif, teknik investigasi dan penuntutan dalam penanganan kasus, perlindungan korban dan manajemen rehabilitasi pelanggar. Penting juga membahas Peraturan Hukum tentang perlindungan data.

“Di Indonesia misalnya, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kementerian Penerangan tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,” terang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut.

Ketiga adalah tantangan kerja sama sumber daya manusia. Syarifuddin menyatakan bahwa forum ini penting untuk mendiskusikan kerja sama sumber daya manusia antar pejabat penegak hukum.

Tantangan terakhir adalah sengketa lingkungan hidup transnasional.

“Kita perlu membahas kebijakan yang memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Terkait ini, pada 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung terkait Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Disusul kemudian oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan HIdup,” kata Syarifuddin.

Di akhir pidatonya, Dr. Syarifuddin menyampaikan selamat kepada seluruh peserta konferensi atas sharing pengalaman terkait kebijakan dan ketentuan hukum tentang isu-isu transnasional. “Kami sangat menantikan rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya,” harap Syarifuddin menutup Pidato Utamanya.

Acara yang bertujuan untuk mempertemukan para akademisi dan mahasiswa hukum untuk berdiskusi tentang penelitian dan merespon beberapa masalah hukum ini, diisi oleh para pembicara dari berbagai negara. Beberapa di antaranya yaitu Prof. Dhinil Pusphalal dari School of Law of Tohoko University, Prof Maryam Omari Dekan pada School of Business and  Law of Edith Cowan University, Prof. Dr. Johan Shamsudin Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya, dan lainnya. (azh/RS)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Luwuk

Jl. Kompleks Perkantoran Bukit Halimun Luwuk-Sulawesi Tengah

Telp: 0461-3128020
Fax: -

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.