Badilag Menunggu Laporan Prestasi PTA dan PA

Badilag Menunggu Laporan Prestasi PTA dan PA


pa-Luwuk.net

Jakarta l Badilag.net

Selasa, 25 November 2014, menjadi hari yang membahagiakan buat Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pada hari itu, PTA Manado mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

PTA Manado dinobatkan sebagai satker terbaik pada kategori Pengelolaan Barang Milik Negara, yang mencakup penetapan status, administrasi, bangun guna serah, penghapusan dan ketepatan waktu pelaporan serta pengawasan dan pengendalian BMN.

Penghargaan itu diserahkan kepada Wakil Ketua PTA Manado pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN Tingkat Koordinator Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Tahun 2013 di Gedung Keuangan Negara Manado.

Di Jakarta, di hari yang sama ketika PTA Manado memperoleh penghargaan itu, Badilag menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para Ketua PTA/MS Aceh. Salah satu yang disinggung ialah prestasi pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama.

“Ada sejumlah PTA dan PA yang juara pengelolaan laporan keuangan, termasuk pengelolaan aset. Mohon itu dilaporkan,” kata Plt Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Laporan itu penting, menurut Purwosusilo, karena akan dihimpun dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Lebih dari itu, jika terhimpun dengan baik, prestasi-prestasi itu dapat menginspirasi satker-satker lain untuk meraih prestasi serupa.

Agar komprehensif, dalam laporan itu perlu dirinci jenis penghargaan yang diraih; siapa yang memberi penghargaan; bagaimana sistem penilaiannya; kapan dan di mana penghargaan itu diserahkan. Lebih bagus lagi jika laporan itu disertai foto penyerahan penghargaan dan foto piagam.

Di samping perlu melaporkan prestasi-prestasi yang diraih, seluruh satker di lingkungan peradilan agama juga harus memperhatikan dokumentasi kegiatan. Dokumentasi itu sangat diperlukan dalam rangka penilaian reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

“Kami mohon agar seluruh kegiatan didokumentasikan. Sebagus apapun kegiatan, kalau tidak ada dokumentasinya, kegiatan itu dianggap tidak pernah ada. Dokumentasi itu jadi bukti,” tandas Purwosusilo.

[hermansyah]

Repost By Ahmad Edi Purwanto