Tahun Depan, Majalah “Peradilan Agama” Perlu Dipertahankan

Tahun Depan, Majalah “Peradilan Agama” Perlu Dipertahankan



Bogor l Badilag.net

Ditjen Badilag akan terus menerbitkan majalah Peradilan Agama, baik secara cetak maupun online. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan versi cetak majalah ini akan ditingkatkan oplahnya.

Demikian ditegaskan Sekretaris Ditjen Badilag H. Tukiran, S.H., M.M. kala membuka kegiatan penyusunan majalah Peradilan Agama edisi ke-5 di Bogor, Senin (3/11/2014) malam.

“Kita perlu mempertahankan eksistensi majalah ini. Tahun depan, seiring dengan banyaknya permintaan dari daerah, kita mungkin bisa menambah oplahnya,” kata Sekditjen Badilag.

Ia mengungkapkan, majalah Peradilan Agama memiliki posisi penting dalam mengkhalayakkan perkembangan-perkembangan terkini peradilan agama kepada masyarakat luas. Lebih dari itu, majalah ini berguna untuk membangun persepsi positif terhadap peradilan agama.

Ke depan, menurut Sekditjen Badilag, di samping perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas, majalah ini juga perlu ditingkatkan kualitasnya.

Peningkatan kuantitas dan kualitas itu dimulai dari perencanaan. “Saya ingin adanya perencanaan yang matang di awal tahun, mulai dari tema apa saja yang akan ditulis, berapa lama mengerjakannya, hingga berapa anggarannya,” cetus pejabat eselon II itu.

Selain perencanaan dan penganggaran, hal lain yang perlu jadi perhatian pengelola majalah ini adalah rubrikasi dan susunan tim redaksi.

Sekditjen Badilag berharap agar majalah ini menampilkan tulisan-tulisan yang lebih aktual, terpercaya dan dapat diterima secara nasional.

Di samping itu, menurut Sekditjen Badilag, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan person-person lain di luar tim redaksi yang memiliki potensi di bidang kepenulisan.

“Ada aspirasi dari daerah agar ada unsur-unsur kepaniteraan dan kesekretariatan di susunan tim redaksi majalah ini,” tandasnya.

Kepala Bagian Umum Badilag Arief Gunawansyah, S.H., M.H., yang menjadi ketua panitia kegiatan penyusunan majalah ini, siap melaksanakan apa yang disampaikan Sekditjen Badilag. Ia setuju, perencanaan majalah ini harus lebih matang setelah memasuki tahun ke-3 dan terbit lima kali.

Supaya penerbitan majalah ini lebih tepat waktu, ke depan penyusunan majalah ini tidak harus bergantung pada ada tidaknya diskusi hukum yang diselenggarakan Badilag. “Sebab, kalau diskusinya terlambat, maka majalah ini juga pasti terlambat,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan masuknya beberapa anggota baru di tim redaksi, menurut Arief, hal itu perlu dipertimbangkan, khususnya dari segi ketersediaan anggaran. Jika memang anggarannya mencukupi, tidak tertutup kemungkinan anggota tim redaksi ini akan bertambah.