Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Luwuk Kelas I.B

Written by mansteal on . Hits: 176

  • Laporan Perkara
  • Proses Persidangan
  • Persyaratan Berperkara
  • Jenis dan Tarif PNBP
  • Rincian Radius Perkara
  • Panjar Biaya Perkara
  • Rincian Biaya Proses
  • Keuangan Perkara
  • Kumpulan Putusan
  • Panduan Berperkara

Pada asasnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan “ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Proses beracara yang harus dilalui bagi mereka yang sedang berperkara di peradilan agama adalah :

1.    Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI untuk perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 141 ayat (1) KHI.

2.   Pada pemeriksaan sidang pertama yang telah ditentukan, suami istri harus hadir secara pribadi dan majelis hakim berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara (Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989).

3.   Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMA No 2 Tahun 2003).

4.   Apabila upaya mediasi tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/permohonan. Meskipun demikian usaha mendamaikan tetap dilaksanakan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI yang menugaskan kepada hakim untuk berupaya seecara sungguh-sungguh mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan.

5. Apabila dalam pembacaan surat gugatan, pihak Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya sesuai apa yang tercantum dalam petitum gugatan/permohonannya, maka acara dilanjutkan dengan jawaban.

6.   Atas gugatan Penggugat/permohonan Pemohon, Tergugat/Termohon mempunyai hak untuk menjawab yang tertuang dalam Jawaban Tergugat/Termohon baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Atas jawaban tersebut, Penggugat/Pemohon mempunyai hak untuk menanggapinya dalam Replik. Atas Replik tersebut, Tergugat/Termohon juga mempunyai hak untuk menanggapinya dalam Duplik. Apabila masih dimungkinkan untuk ditanggapi kembali, maka Penggugat/Pemohon dapat menuangkannya dalam Rereplik. Atas Rereplik tersebut, Tergugat/Termohon dapat menanggapinya dalam Reduplik. Setelah ini, acara jawab-menjawab dianggap selesai dan acara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Jika setelah penyampaian Duplik oleh Tergugat/Termohon, tidak ada tanggapan lagi dari Penggugat/Pemohon, maka acara jawab-menjawab dianggap telah selesai dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuktian. Dalam acara jawaban sebelum proses pembuktian, dimungkinkan adanya gugat balik (rekonpensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 132a HIR dan 158 RBg.

7.   Sesuai dalam Pasal 163 HIR dinyatakan : “ Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “ Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. Dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah Penggugat/Pemohon.

Sedangkan macam-macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, antara lain :

- Alat bukti tertulis (Pasal 137,138 dan 165-167 HIR)

- Alat bukti saksi :

  1. Pemeriksaan saksi ( Pasal 144-152 HIR)
  2. Keterangan saksi (Pasal 168-172 HIR)

- Alat bukti persangkaan ( Pasal 173 HIR)

- Alat bukti pengakuan (Pasal 174, 175, dan 176 HIR)

- Alat bukti sumpah (Pasal 155-158 HIR).

8.    Apabila tahapan proses pembuktian telah selesai dilakukan, acara dilanjutkan dengan kesimpulan.

9.   Sesudah tahap kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah tentang apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim.

Di dalam mengambil putusan, majelis berpedoman pada isi ketentuan Pasal 178 HIR :

  • Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak
  • Wajib mengadili segala tuntutan
  • Tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau melebihi apa yang digugat.

10.   Sesuai ketentuan Pasal 179 HIR bahwa putusan hakim dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

11.   Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dapat hadir pada saat dibacakan putusan, maka atas perintah Ketua Majelis putusan tersebut harus diberitahukan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak hadir.

Gambaran tahapan-tahapan proses persidangan secara garis besar adalah sebagai berikut :

  1. Gugatan Penggugat
  2. Jawaban Tergugat
    • Dalam Konpensi, isinya      : - Eksepsi
                                            - Jawaban pokok perkara
    • Dalam Rekonpensi, isinya   : - Gugatan

3.   Replik Penggugat

  • Dalam Konpensi, isinya      : - Tanggapan Eksepsi
                                          - Replik pokok perkara
  • Dalam Rekonpensi, isinya   : - Eksepsi
                                          - Jawaban pokok perkara

4.   Duplik Tergugat

  • Dalam Konpensi, isinya      : - Replik Eksepsi
                                          - Duplik pokok perkara
  • Dalam Rekonpensi, isinya   : - Tanggapan Eksepsi
                                          - Replik pokok perkara

5.   Rereplik Penggugat

  • Dalam Konpensi, isinya     : - Duplik Eksepsi
  • Dalam Rekonpensi, isinya  : - Replik Eksepsi
                                         - Duplik pokok perkara

6.   Reduplik Tergugat

  • Dalam Rekonpensi, isinya : - Duplik Eksepsi
  1. Pembuktian Penggugat
  2. Pembuktian Tergugat
  3. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat
  4. Putusan Pengadilan, isinya :
  • Dalam Konpensi : - Dalam eksepsi
                            - Dalam pokok perkara
  • Dalam Rekonpensi  : - Dalam eksepsi
                                - Dalam pokok perkara
  • Dalam konpensi dan rekonpensi : Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon.
PERSYARATAN BERPERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA DONGGALA

CERAI GUGAT/TALAK

1

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermaterai 6000, cap pos).

2

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermaterai 6000, cap pos).

3

Foto copy buku  nikah/Duplikat (bermaterai 6000, cap pos).

4

Buku nikah asli/Duplikat Asli

5

Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, isinya akan mengurus cerai

7

Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala

8

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk Keterangan:

9

- Cerai Gugat: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Isteri.
- Cerai Talak: Perceraian Diajukan/Didaftarkan oleh Suami.

DISPENSASI KAWIN

1

Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

2

Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).

3

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

4

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin

5

Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

6

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

POLIGAMI

1

Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000)

2

Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000)

3

Foto copy surat nikah (bermaterai 6000, cap pos)

4

Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

5

Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kepala Desa.

6

Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kepala Desa.

7

Foto copy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 6000, cap pos)

8

Surat pengantar desa setempat, isinya akan mengurus Ijin Poligami

9

Surat Permohonan akan Poligami yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

10

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

PENGESAHAN NIKAH (ITSBAT NIKAH)

1

Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon (bermaterai 6000, cap pos)

2

Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.

3

Foto copy Surat Kematian suami/isteri Pemohon yang meninggal.

4

Foto copy Surat kematian suami/istri yang dimohonkan Itsbat.

5

Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Istbat Nikah.

6

Surat Permohonan akan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

7

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

PENGANGKATAN ANAK

1

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

2

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

3

Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos)

4

Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 6000, cap pos)

5

Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 6000, cap pos)

6

SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS).

7

Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon.

8

Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.

9

Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak.

10

Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala

11

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

MAFQUD

1

Surat Permohonan akan Mafqud yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

2

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bermaterai 6000, cap pos)

3

Silsilah yang diketahui oleh lurah desa.

4

Foto copy kematian dari ahli waris

5

Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai kepergian orang yang dimohonkan mafqud

6

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

WALI ADHOL

1

Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

2

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

3

Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)

4

Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama

5

Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

PEMBATALAN NIKAH

1

Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

2

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

3

Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)

4

Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)

5

Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos)

6

Surat keterangan/pengatar Kepala Desa

HARTA BERSAMA/HARTA GONO-GINI

1

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

2

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

3

Foto copy KTP Penggugat (bermaterai 6000, cap pos)

4

Foto copy Akta Cerai (bermaterai 6000, cap pos)

5

Foto copy bukti tertulis/barang yang dimaksud seperti: sertifikat hak milik, stnk/bpkb, nota pembelian/kwitansi (bermaterai 6000, cap pos)

6

Surat keterangan/ pengantar dai Kepala Desa (bermaterai 6000, cap pos)

HARTA WARIS

1

Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Donggala

2

Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank yang ditunjuk (Biaya panjar lihat di http://www.pa-donggala.go.id)

3

Foto copy KTP Para pihak (bermaterai 6000, cap pos)

4

Foto copy sertifikat hak milik (bermaterai 6000, cap pos)

5

Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti: buku tabungan, akata notaris, dll (bermaterai 6000, cap pos)

6

Foto copy akta/ surat kematian pemilik barang yang diwarisi (bermaterai 6000, cap pos)

7

Foto copy akta / surat kelahiran para pewaris (bermaterai 6000, cap pos)

8

Silsilah keluarga yang disyahkan oleh Kepala Desa

9

Surat keterangan/ pengatar dai Kepala Desa (bermaterai 6000, cap pos)

SURAT KUASA INSIDENTIL

1

Foto copy KTP kedua belah pihak

2

Materai Rp. 6000,-

3

Surat keterangan dari pemerintah desa setempat/ sesuai KTP, yang menerangkan posisi hubungan saudara dari kedua belah pihak

4

Kedua belah pihak menghadap pejabat setempat secara langsung (tanda tangan surat kuasa)

                                                       DUPLIKAT AKTA CERAI

1

Mengisi blangko permohonan

2

Bukti laporan kehilangan dari kepolisian

3

Surat keterangan dari pemerintah desa setemapat / sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan) sejak bercerai pada tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan saat ini belum perah menikah lagi"

4

Foto copy KTP Pemohon

5

Foto copy akata cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak)

SENGKETA WARIS dan PPPHP

1

Surat pengantar dari desa setempat

2

Satu lembar photo copy Surat Nikah Pewaris bermaterai Rp.6000,- cap pos.

3

Satu lembar photo copy KTP yang mengajukan (P1, P2, dst.) bermaterai Rp.6000,- cap pos.

4

Surat silsilah keturunan dari Desa (bermaterai Rp.6000,- cap pos)

5

Surat kematian pewaris dari desa (bermaterai Rp.6000,- cap pos)

6

Bukti-bukti profil objek sengketa (batas-batas, jenis, merek, dst.) bermaterai Rp.6000,- cap pos

7

Biaya panjar perkara

TRANSPARANSI KEUANGAN PERKARA
TAHUN 2018

NO

BULAN

SALDO AWAL

MASUK

KEMBALI

KELUAR

SALDO AKHIR

1

2

3

4

5

6

7

1

Januari

21.587.000,-

73.406.000,-

4.885.000,-

24.228.000,-

65.880.000,-

2

Februari

65.880.000,-

64.715.000,-

16.215.000,-

70.127.000,-

44.253.000,-

3

Maret

44.253.000,-

54.493.000,-

13.829.000,-

43.304.000,-

41.613.000,-

4

April

41.613.000,- 

32.667.000,- 

9.946.000,- 

31.718.000,- 

32.616.000,- 

5

Mei

32.616.000,- 

     

6

Juni

       

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

November

12

Desember

TOTAL

21.587.000,-

225.281.000,-

44.875.000,-

169.377.000,-

32.616.000,-

Panduan Berperkara

 

Panduan berperkara kami sajikan ebook dalam bentuk pdf yang merupakan terbitan dari organisasi PEKKA. Silahkan download ebook dibawah ini :

Gugat Cerai

Panduan Pengajuan Gugatan Cerai

Itsbat Nikah

Panduan Pengajuan Itsbat Nikah

Akte

Panduan Pembuatan Akta Kelahiran

Prodeo

Panduan Pengajuan Permohonan Prodeo

Sidang Keliling luar

Panduan Pelaksanaan Sidang Keliling

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Palu

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 36

Telp: 0451-487285
Fax: 0451-487284

EmailĀ  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE