logo web3

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Luwuk Kelas IB

Written by Super User on . Hits: 135

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) Pengadilan Agama Luwuk

 azahri2

 

 

 

 H. A. ZAHRI., SH., M.HI

Ketua Pengadilan Agama Luwuk (HAKIM)

LHKPN. An. A. Zahri.pdf by on Scribd

 Hamsin

 

 

 

HAMSIN HARUNA., S.HI

(HAKIM)

LHKPN. an. Hamsin Haruna by Fadli D Thalib on Scribd

 

 

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Luwuk

Jl. Kompleks Perkantoran Bukit Halimun Luwuk-Sulawesi Tengah

Telp: 0461-3128020
Fax: -

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.